13 Angka Keberuntungan PKB

Muhaimin Iskandar: 13 adalah angka yang sexi, hampir orang sedunia sangat akrab dengan angka tiga belas. mudah-mudahan dengan angka ini PKB berhasil menjadi pemenang pemilu 2009 dan mempunyai peluang untuk semakin dekat di hati rakyat dan terus berjuang untuk kemakmuran dan kemaslahatan bangsa indonesia.

Soal Keputusan PN Tentang MLB

MLB Gus Dur dan Muhaimin sama-sama tidak sah. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dinilai justru menguatkan posisi Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum Dewan Tanfidz. Gus Dur dan Muhaimin pun diminta kompromi.

"Artinya Muhaimin tetap ketua umum Dewan Tanfidz. Putusan itu menguatkan Muhaimin," kata pengamat politik UI, Andrinov Chaniago, kepada detikcom, Senin (30/6/2008).

Menurut dia, kubu Gus Dur maupun Muhaimin harus melakukan islah sebagai jalan tengah. "Mereka harus kompromi menyelesaikan masalah PKB secara bersama-sama. Kalau tidak maka tidak bisa ikut pemilu jika putusan hukum nanti mempengaruhi keabsahan pemilu," ujarnya.

Andrinov menilai putusan majelis hakim cukup independen. "Kita harus lihat putusan hukumnya logis atau tidak pertimbangannya. Jadi kita nggak bisa bilang hakim cari aman. Menurut saya, dalam memutuskan perkara politik, hakim cukup independen," papar Andrinov.

Majelis hakim PN Jakarta Selatan memutuskan MLB Gus Dur di Parung, Bogor, maupun MLB Muhaimin di Ancol, Jakarta, sama-sama tidak sah. Kubu Gus Dur pun akan melayangkan permohonan kasasi atas putusan itu. Sedangkan kubu Muhaimin menyerahkan kepada Depkum HAM. ( aan / nrl ) sumber detik.com

PN Jaksel Vonis 2 MLB Tidak Sah

PKB kubu Muhaimin Iskandar menanggapi dingin rencana kasasi PKB Gus Dur atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang menyatakan MLB PKB dari kedua kubu tidak sah. Rencana kasasi tersebut dianggap percuma karena tidak ada fakta hukum baru.

"Percuma. Karena fakta hukumnya tidak akan berubah. Tidak ada alasan organisatoris yang jelas untuk pemberhentian Ketua Dewan Tanfidz," ujar pengacara PKB Cak Imin Firman Wijaya kepada detikcom usai mengikuti sidang di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Senin (30/6/2008).

Menanggapi putusan majelis hakim yang mengembalikan struktur kepengurusan PKB pada muktamar Semarang, Firman menyerahkan hal itu ke Depkum HAM. "Itu masuk wilayah politis. Kita serahkan saja ke Depkum HAM," kata Firman.

Apakah keputusan Menkum HAM nanti harus sama dengan keputusan PN Jaksel? "Ya tidak. Secara diktum sudah jelas dan tidak ada fakta baru," pungkasnya.

Majelis hakim PN Jaksel memutuskan MLB Parung Gus Dur dan MLB Ancol Cak Imin sama-sama tidak sah. Kepengurusan dikembalikan pada MLB Semarang pada 2005 lalu. ( anw / fay ) sumber detik.com

DEMOKRASI HARUS MENANG

Muhaimin Iskandar: Keputusan tentang Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa akan diputuskan oleh Majlis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Juni 2008, jutaan kader PKB dan warga Nahdliyin akan menunggu sebuah jawaban atas sengketa prosedur dan substansi tentang Muktamar Luar Biasa manakah yang akan disahkan sebagai Musyawarah Tertinggi partai yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dan AD/ART.
MLB Parung atau MLB ancolkah yang akan memenangkan gugatan ini, jawabannya masih ada dalam pembahasan hakim tentunya. saya hanya ingin menyampaikan dua streching poin atas problematika yang melanda konflik PKB setelah dewasa ini. pertama, saya yakin tidak seorangpun kader PKB -dan juga partai lain- menginginkan partainya terbelah, kalau pada akhirnya ternyata ada masalah serius yang harus dihadapi tentu ini bukan pilihan melainkan proses pendewasaan diri yang secara sistematis harus dihadapi dengan sikap bijak dan penuh kesadaran bahwa harus ada reorientasi demokratisasi internal yang berbasis pada kredibilitas dan kompetensi kader, jangan ada pola balas dendam yang hanya berujung pada sentimen individu dan golongan tertentu. kemenangan gugatan saya sebagai ketua umum dan lukman edy sebagai sekretaris jendaral harus dimaknai sebagai kemenangan demokrasi bukan kemenangan kelompok, dengan demikian tentu saya mengajak kepada seluruh kader PKB untuk segera kembali membenahi partai yang sempat terkoyak dan kembali melakukan konsolidasi nasional guna menyiapkan partai sebagai pemenang pemilu 2009 atau minimal peringkat kedua. kedua, proses penyelesaian masalah secara kelembagaan melalui pengadilan sejatinya adalah jalan keluar terakhir setelah upaya tahkim tak tercapai, menjadikan pengadilan sebagai pemutus perkara tentu merupakan penghormatan setinggi-tingginya kepada lembaga hukum sebagai panglima tertinggi, setelah NKRI mengumandangkan diri sebagai rechtstat (negara hukum) sejak berdiri, kini kesadaran kita untuk berbenah tentu membutuhkan jalan yang 'mustaqim'. semoga Allah meridhoi jalan yang kita tempuh...

MARI BERSATU, MENJAWAB KEGELISAHAN BANGSA

Muhaimin Iskandar: Hampir semua warga negara Indonesia mengetahui problem yang melanda Partai Kebangkitan Bangsa. Tak lain ini disebabkan cepatnya arus informasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Tentu tak mudah bagi kita untuk dapat kembali memulihkan citra pasca konflik, ruang ekspresi kader-kader PKB dibeberapa daerah mengalami hambatan ‘hegemonik’ tentang kegelisahan rakyat yang mencitrakan PKB sebagai partai konflik, kini saatnya untuk mengembalikan PKB secara alamiah melalui program-program yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Kembalikan niat untuk berjuang menggapai Kesejahteraan dan Kemakmuran Bangsa seperti yang diamanatkan konstitusi.

BERSAMA MERAJUT KEMENANGAN…..

Hanya Satu Kata: Berdamai

Konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ”jilid kesekian” telah memasuki babak yang cukup menentukan, yaitu keluarnya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pemberhentian sementara terhadap Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB tidak sah karena dinilai bertentangan dengan AD/ART partai.

Menurut majelis hakim yang diketuai Suharto, pemberhentian sementara terhadap Muhaimin Iskandar tidak termasuk dalam kategori yang dituliskan dalam AD/ART,yaitu tidak aktif selama enam bulan, tidak aktif dalam partai lain, dan tidak ada peringatan sebelumnya.Pemberhentian sementara Muhaimin Iskandar yang tertuang dalam SK 0375/DPP- 02/IV A 1/IV/2008 itu bertentangan dengan ART PKB Pasal 22.Seharusnya proses pemberhentian terlebih dahulu diberi peringatan sebanyak tiga kali dalam rentang waktu satu bulan.

Gus Dur (GD) pun langsung menuding bahwa ada intervensi dari Istana berkaitan dikabulkannya gugatan Muhaimin itu. GD menduga ada kepentingan untuk menghalangi dirinya maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.Yenny Wahid mengatakan bahwa yang digugat Muhaimin itu adalah SK dengan nomor yang salah.

Menurutnya,pemberhentian melalui rapat pleno itu adalah pemberhentian sementara dan yang final adalah melalui MLB di Parung. Dalam waktu dekat, pihak GD akan mengajukan kasasi ke MA. Mereka yakin bahwa pemberhentian Muhaimin itu telah sesuai AD/ART PKB. Bahkan kepada media cetak Yenny juga mengatakan akan meminta perlindungan hukum dari MA karena menilai bahwa proses yang terjadi di PN Jaksel mencederai supremasi hukum.

PN Jaksel dianggapnya tidak mengambil keputusan berdasar fakta hukum dan landasan yuridis tetapi dengan pertimbangan politis. Apakah tidak sebaiknya mengadu kepada Komisi Yudisial? Kita perlu mengingat kembali gugatan Alwi Shihab terhadap Gus Dur berkaitan dengan pemecatannya seperti terhadap Muhaimin.PN Jaksel memenangkan Gus Dur, tetapi MA membatalkan putusan itu dan memenangkan Alwi Shihab.

Apakah kejadian serupa akan terjadi, artinya MA akan memenangkan Muhaimin? Majelis hakim yang dipimpin oleh Eddy Risdiyanto di PN Jaksel (pekan rjuga memenangkan gugatan Lukman Edy. Hakim menyatakan bahwa surat nomor 222/DPP-2/IV/A.1/Vl/ 2007 tanggal 8 Juni 2007 adalah tidak sah dan bertentangan dengan AD/ ART. Surat itu berisi pemberhentian Lukman Edy sebagai Sekjen DPP PKB dan pengangkatan Yenny Wahid sebagai penggantinya.

Terhadap putusan itu,Ketua Lembaga Hukum DPP PKB Ikhsan Abdullah mengatakan bahwa hakim tidak mempertimbangkan fakta adanya surat dari Menkumham tahun 2007 yang menguatkan keputusan DPP PKB itu. Ikhsan menilai bahwa hakim membuat putusan yang melampaui kewenangan Menkumham dan tidak punya kekuatan untuk membatalkan surat Menkumham itu.

Kalau keputusan PN Jaksel itu dikuatkan oleh MA, memang akan timbul banyak masalah baru, karena dalam putusan PN Jaksel tentang Lukman Edy itu dinyatakan pula bahwa segala putusan DPP PKB yang tidak ditandatangani oleh Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy adalah batal demi hukum. Sejumlah ahli hukum pun lalu bertanya,mengapa Lukman Edy dulu menerima keputusan DPP memberhentikan dirinya baru sekarang menggugat.

Mungkin selama ini Lukman Edy belum melihat momentum untuk menggugat.Apakah mungkin putusan hakim agung di MA terhadap putusan PN Jaksel terhadap gugatan Muhaimin bisa berbeda dengan putusan terhadap gugatan Lukman Edy? Sekitar pertengahan Juli sudah bisa kita ketahui putusan MA,apakah pemberhentian sementara terhadap Muhaimin Iskandar itu bertentangan dengan AD/ART atau tidak.Kalau sah, maka DPP PKB yang diakui oleh Depkumham dan KPU adalah DPP PKB produk MLB Parung.

Tetapi kalau pemberhentian itu dinyatakan tidak sah, DPP PKB produk MLB Parung adalah tidak sah. Demikian juga dengan DPP PKB produk MLB Ancol. Yang sah di mata Depkumham dan KPU adalah DPP PKB produk Muktamar Semarang.Timbul pertanyaan lagi, siapa Sekjen DPP PKB yang diakui? Apakah Lukman Edy atau Yenny Wahid? Kalau MA membatalkan putusan PN Jaksel yang memenangkan Lukman Edy, maka Sekjen yang diakui Depkumham dan KPU adalah tetap Yenny Wahid.

Kalau MA menguatkan putusan (PN Jaksel) itu, maka sekjen yang harus diakui oleh Depkumham dan KPU adalah Lukman Edy. Kalau Lukman Edy harus diakui kembali oleh Depkumham, bagaimana dengan status dari produk DPP PKB yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan sekretaris umum Dewan Syuro,Ketua Umum Dewan Tanfidz, dan Sekjen Yenny Wahid?

Apakah sah atau tidak? Karena dalam putusan PN Jaksel tentang Lukman Edy itu dinyatakan pula bahwa segala putusan DPP PKB yang tidak ditandatangani oleh Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy adalah batal demi hukum. Sebagai contoh, apakah pencalonan Acmady sebagai calon gubernur Jatim dari PKB itu sah atau tidak? Menurut saya yang awam hukum,pencalonan Achmady tetap sah,karena saat itu, Sekjen yang diakui oleh KPU adalah Yenny Wahid. Entah bagaimana pendapat ahli hukum.

Bagaimana sebaiknya sikap kedua kubu saat ini, pascakeputusan PN Jaksel? Tetap mereka mempertahankan sikap seperti sebelumnya dan menganggap pendapat pihaknya yang paling benar dan menunggu hasil putusan MA? Atau berdamai? Dalam situasi biasa, artinya tidak ada sesuatu yang amat penting yang harus dikejar, yang terbaik memang menunggu putusan MA.

Tetapi dalam situasi saat ini, yang harus segera konsentrasi pada penyusunan daftar caleg,sikap seperti itu tidak tepat dan merugikan PKB. Kalau putusan MA keluar medio Juli atau mungkin lebih cepat,waktu sudah tinggal sedikit untuk konsolidasi. Perlu dihitung juga waktu yang diperlukan Depkumham dan KPU untuk menyesuaikan diri dengan putusan MA.

Salah satu kemungkinan hasil putusan MA, yang menurut saya (subyektif tentunya) terbaik dan amat mungkin terjadi, ialah kembali ke hasil Muktamar Semarang yang sekarang terdaftar di Depkumham.Kalau putusan MA seperti iu, secara hukum selesai tetapi secara psikologis diperlukan waktu panjang untuk berdamai. Apakah tidak sebaiknya kedua kubu itu segera berdamai tanpa menunggu keputusan MA guna menghemat waktu yang amat berharga?

Diperlukan pengorbanan dari kedua kubu,terutama petingginya.Juga diperlukan jiwa besar, kerendahan hati,sikap negarawan dan kelenturan. Sikap benar sendiri,rasa hebat sendiri dan tinggi hati dari semua pihak harus dijauhi. Hanya dengan kesediaan berkorban dari para petinggi saja, nasib PKB, kesetiaan serta aspirasi konstituen dapat diselamatkan.Jadi hanya ada satu kata: berdamai! (*)

Salahuddin Wahid
Pengasuh Pesantren Tebuireng

sumber: www.seputar-indonesia.com

CAK IMIN YANG SAYA KENAL

A. Muhaimin Iskandar, M.Si
nah, kita ketemu di blognya cak imin
blog yang berisi suntikan semangat bagi kaum muda (the youth) untuk mengambil peran strategis bagi kepentingan bangsa dan negara

"kebangkitan tidak datang tanpa sebab, bersatu dan berjuanglah untuk sebuah cita yang kita impikan, untuk suatu zaman dimana rakyat Indonesia tidak lagi ada yang menjerit karena kelaparan, untuk suatu waktu dimana pendidikan menjadi pedoman hidup yang tidak lagi hanya dinikmati kalangan tertentu, untuk suatu hari dimanapun kita bertemu sudah kudapati engkau telah bahagia"

PROFIL CAK IMIN

Nama : A. Muhaimin Iskandar, M.Si
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tgl. Lahir : Jombang, 24 September 1966
Agama : Islam
Suku : Jawa
Nama Istri : Rustini Murtadho

Anak
Mega Safira, tanggal lahir 04-03-1996, TK Wistun, Kebayoran
Rahma Arifa, tanggal lahir 29-02-1999

Riwayat Pendidikan
Madrasah Tsanawiyah Negeri, Jombang, 1979-1982
Madrasah Aliyah Negeri I, Yogyakarta, 1982-1985
FISIP UGM, Yogyakarta, 1985-1992
Komunikasi UI, Jakarta, 1996-1998

Orang Tua
Nama Ayah : H. Muhammad Iskandar

Nama Ibu : Hj. Muhasonah Iskandar
Suku Ayah : Jawa
Pekerjaan Ayah : Guru Pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang

Pengalaman Kerja
Staf Pengajar Pesantren Denanyar, Jombang, 1980-1983
Sekretaris Lembaga Kajian Islam dan Sosial, Yogyakarta, 1989
Kepala Divisi Penelitian Lembaga Pendapat Umum, Jakarta, 1992-1994
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Tabloid Detik, 1993
Hellen Keller Internasional, 1998

Sekretaris Yayasan Semesta, Ciganjur, 2001
Anggota DPR RI, 1999-2004

Wakil Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR dan MPR RI, 2000-2004
Wakil Ketua DPR RI, 1999-2004
Wakil Ketua DPR RI, 2004-2009

Pengalaman Organisasi
Ketua Korps Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial, Yogyakarta, 1989
Anggota BPM FISIP UGM, Yogyakarta, 1990
Ketua Cabang PMII, Yogyakarta, 1990-1991
Ketua Umum PB PMII, 1994-1997
Sekretaris Jenderal DPP PKB, Jakarta, 1998-1999
Sekretaris Jenderal DPP PKB, Jakarta, 2000-2005
Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB, 2005-2010

Jendela Informasi:
www.detik.com
www.rakyatmerdeka.co.id
www.indopos.co.id
www.seputar-indonesia.com
www.ikappmam.blogspot.com